e-Gov Pemkab Belum Optimal

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Bandung, Elly Agustini mengaku, pelayanan publik secara online dengan pemanfaatan e-government (e-gov) hingga kini belum optimal. Kendala yang masih dihadapi antara lain SDM aparatur yang belum memadai dari sisi teknologi informasi (TI). Elly berharap semangat e-gov bukan sekadar konsep, lebih dari itu bisa berjalan dengan baik ketika diimplementasikan di instansi pemerintahan.

“Meski sudah berjalan, namun pelayanan publik dari e-gov Kabupaten Bandung hingga saat ini masih belum optimal. Sebab di lingkungan pemkab sendiri wawasan aparatur tentang TI masih harus terus di-update. Kami juga terus berupaya untuk membenahi implementasi TI ini di lingkungan pemkab,” kata Elly.

Padahal dengan e-gov, kata Elly, bisa menjembatani pendistribusian informasi dan penyimpanan data secara elektronik, serta memberikan pelayanan publik dengan lebih cepat. Menurutnya, persoalan database pun menjadi kendala lain yang harus segera ditata.

“Bagaimana kita bisa melayani publik dengan data-data yang akurat kalau database dari pemkab sendiri belum terintegrasi dan ter-update dengan baik. Sampai saat ini pun data itu masih simpang siur karena ada beberapa versi,” ungkapnya.

Website Kabupaten Bandung (www.bandungkab.go.id) hingga kini hanya bersifat satu arah dalam pelayanannya. Ke depan, menurutnya, harus ada pelayanan berbasis website yang bisa digunakan oleh masyarakat, sehingga ketika mereka mau mengurus sesuatu itu tidak perlu datang ke kompleks pemkab di Soreang, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Selain website, KPDE juga menyediakan layanan SMS Gateway 022 70622222 untuk layanan pengaduan masyarakat.

Menurut Elly, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak di lingkungan Pemkab Bandung untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis TI. Sebab pemanfaatanya bisa digunakan untuk memantapkan sistem dan prosedur kerja, serta menciptakan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD)..

KPDE juga akan terus menggiatkan sosialisasi yang berkesinambungan tentang e-gov, baik kepada aparatur SKPD maupun masyarakat. Alokasi anggaran yang cukup untuk proses pembangunan infrastruktur TI di lingkungan Pemkab Bandung pun, kata Elly, sangat menentukan, terutama untuk pengelolaan content layanan berbasis TI dan peningkatan kapasitas SDM pengelolanya.