Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 64 tahun ini, lagi-lagi kita berkeinginan mengukur seberapa merdekanya bangsa Indonesia, dan seberapa merdekanya dunia teknologi informasi (TI) kita. Tentunya jika kebebasan dijadikan indikator sebuah kemerdekaan, maka kita sepaham bahwa TI kita belum benar-benar merdeka.
Kita sesungguhnya memang belum merdeka dan rasanya sulit dalam waktu dekat kita bisa benar-benar merdeka, terbebas dari ketergantungan bangsa lain di dalam penguasaan teknologi. Oleh karena itu, kemandirian dalam bidang teknologi dan bidang-bidang yang lain masih sangat relevan untuk selalu dikumandangkan. Kemandirian tersebut, bukan berarti kita tidak membutuhkan teknologi yang dikuasai oleh bangsa lain, tapi inisiatif di dalam penguasaan, pengembangan dan penerapannya berada di tangan kita.
Berbicara kemerdekaan, tentu kita ingin lepas dari ketergantungan pihak asing, bukan saja dari sisi perangkat keras dan lunak suatu teknologi, tapi utamanya terkait soal sumber daya manusia (SDM). Karena itulah, Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga ahli TI.
Bayangkan, menurut data Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Indonesia masih memerlukan lebih dari 300.000 ahli TI untuk sektor industri pada 2010. Namun apa daya, data Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (Aptikom) mencatat, dunia pendidikan TI hanya menelurkan sekitar 20.000 lulusan setiap tahunnya. Tentu saja jumlah tenaga ahli TI kita masih sangat kurang, sementara pasar tenaga kerja TI masih terbuka luas.
Karenanya Akademisi TI dari Universitas Gunadarma, I Made Wiryana pun menyayangkan jika selama ini pengalokasian anggaran untuk TI masih berkutat pada pengadaan infrastruktur fisik meski tiap tahunnya pengalokasian cenderung menunjukkan kenaikan angka. “Jadi, sebaiknya juga dibarengi dengan sisi lain, anggaran untuk organisasi, SDM, standardisasi, dan alokasi non fisik lainnya. Jangan sampai jadi model ‘tambal sulam’,” kata dia.
Sebab itu, untuk edisi kali ini kami mengangkat berita utama soal alokasi anggaran dari APBN untuk sektor TI, yang juga tak bisa dilepaskan dari topik kemerdekaan TI nasional. Beberapa masukan dari para pakar dan praktisi TI terkait rancangan anggaran pemerintah pusat perlu di-endorse agar ke depannya lebih baik lagi, lebih efisien dan terarah serta tepat sasaran.
Kami yakini bahwa kita semua mempunyai satu tekad untuk memajukan bangsa Indonesia dan mewujudkan kemandirian tanpa campur tangan pihak asing.
Semoga Indonesia terus maju, Dirgahayu Republik Indonesia Ke-64.
Salam,
Redaksi
