“Tanggung jawab pada limbah yang dihasilkan selama proses produksi bisa dijaga dengan cara yang tepat. Dari segi lingkungan, terutama harus dilakukan oleh pabrik. Sebelum pembuatan suatu produk, harus diketahui terlebih dahulu bahwa limbah yang merupakan hasil dari proses produksi harus ditangani. Begitupun, harus diketahui bagaimana produk ketika dibuang.”
Kalimat di atas adalah pernyataan resmi oleh Pemerintah Swedia pada tahun 1975 saat mengantarkan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR). Lalu, apakah EPR itu? Meskipun ada banyak definisi, EPR secara umum digambarkan sebagai kebijakan pencegahan polusi yang berfokus pada sistem produk daripada fasilitas produksi. Dengan demikian tanggung jawab untuk produk diperluas di luar emisi dan limbah yang dihasilkan oleh ekstraksi atau proses manufaktur untuk memasukkan manajemen produk terhadap produk setelah dibuang.
EPR didasarkan pada premis bahwa tanggung jawab utama untuk limbah yang dihasilkan selama proses produksi (termasuk ekstraksi bahan baku) dan setelah produk tersebut akan dibuang, adalah tanggung jawab dari produsen produk.
Berikut ini adalah pertanyaanpertanyaan seputar EPR.
Apa tujuan dari EPR?
Tujuan utama dari EPR adalah pengembangan berkelanjutan melalui pengembangan produk yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pemulihan produk. Teorinya adalah bahwa dengan membuat produsen membayar untuk remediasi limbah dan polusi yang mereka ciptakan, maka mereka akan memiliki insentif untuk menggabungkan berbagai pertimbangan lingkungan yang lebih luas ke dalam desain produk, kemasan dan pilihan bahan. Insentifnya adalah untuk mengurangi konsumsi sumber daya pada semua tahap siklus hidup produk. Produksi yang bersih dan pencegahan limbah adalah tujuan utamanya.
Apa saja Tanggung Jawab Produser?
Thomas Lindhquist yang seringkali disebut sebagai bapak EPR, telah mengidentifikasi lima jenis dasar tanggung jawab produser, yaitu:
Kewajiban, produsen bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produk yang mereka produksi dan pasarkan. Tanggung jawab secara ekonomi produsen meliputi seluruh atau sebagian dari biaya untuk pengumpulan, daur ulang atau pembuangan akhir produk yang mereka produksi.
Tanggung Jawab fisik, produsen harus terlibat dalam pengelolaan fisik produk atau pengaruh produk. Hal ini dapat berkisar dari hanya mengembangkan teknologi yang diperlukan, serta untuk mengelola sistem “pengambilan kembali” (take back), mulai dari mengumpulkanhingga pembuangan produk yang telah
mereka produksi.
Kepemilikan, produsen harus bertanggung jawab baik secara fisik maupun ekonomi. Lalu ada pula Tanggung Jawab Informatif, dimana produsen bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai produkatau dampaknya pada berbagai tahap siklus hidupnya.
Mengapa produsen harus bertanggung jawab pada produk mereka?
Produsen yang mengembangkan dan merancang produk, juga bertanggung jawab saat memilih bahan untuk sebuah produk. Oleh karena itu, titik yang paling efisien dan efektif dimana untuk mengurangi limbah dan mendorong penggunaan kembali, pengurangan dan daur ulang, adalah pada tahap pengembangan produk. Pada titik ini dapat dibuat keputusan untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk.
Internalisasi biaya eksternal melalui kombinasi dari tanggung jawab ekonomi dan fisik memberikan insentif kepada produsen untuk merancang produk yang memiliki dampak lingkungan yang minimal sepanjang siklus hidup mereka, dan pemakaian ulang maksimum, daur ulang dan pengurangan kesempatan. Ini hanya online casino dapat dicapai jika internalisasi eksternalitas disertai kewajiban untuk digunakan kembali atau daur ulang, di mana ada insentif, pasti akan ada jalan.
Selanjutnya adalah faktor apa yang mendukung tanggung jawab produser dan menentang pembuangan secara sembarangan. Dukungan terhadap tujuandan proses untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan dan merancang produk yang meminimalkan dampak lingkungan secara total, sebagai salah satu cara untuk mencapai dukungan dari semua pihak. Biasanya, biaya mengatasi polusi, penghamburan sumber daya dan biaya konsumsi energi, dan biaya pembuangan disubsidi oleh pemerintah, dan karena itu, tidak tercermin dalam harga produk.
EPR mengkoreksi ketidakseimbangan pada internalisasi eksternalitas tersebut, dan dengan demikian terjadi pergeseran biaya dari pemerintah dan pembayar pajak kepada produsen dan konsumen. Seringkali pebisnis berbicara tentang bersaing pada pasar yang sama, dan mereka cenderung mendukung manufaktur yang memproduksi produk dengan memperhatikan konsekuensi untuk mengatasi polusi yang mungkin terjadi.
Semula, perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab, kurang beruntung karena mereka tidak dihargai untuk perilaku yang baik. Jadi dibutuhkan kerangka kerja legislatif yang umum dan standar kinerja pengaturan yang berlaku untuk semua produsen.
Bagaimana tanggung jawab ini dilaksanakan?
Ada tiga kategori dari instrumen kebijakan yang dapat diprakarsai oleh pemerintah untuk mendorong tanggung jawab produsen, yakni:
Instrumen Peraturan: wajib mengambil kembali, minimum standar konten daur ulang; tingkat pemanfaatan bahan kebutuhan sekunder; pemulihan harga atau waktu; standar efisiensi energi; larangan pembuangan dan pembatasan; larangan dan pembatasan bahan; dan larangan terhadap produk.
Instrumen Ekonomi: biaya pembuangan yang harus dibayar dimuka; retribusi terhadap bahan dasar; menghapus subsidi bahan dasar; deposito / sistem pengembalian dana, dan prosedur pengadaan produk yang ramah lingkungan.
Instrumen Informatif: segel atas persetujuan jenis pelabelan lingkungan (Environmental Choice); pelabelan informasi lingkungan (efisiensi energi, konten CFC, konten daur ulang); peringatan bahaya produk ; pelabelan ketahanan produk.
Apa instrumen EPR sedang digunakan hari ini?
Sejumlah instrumen saat ini sedang bekerja untuk memindahkan tanggung jawab untuk produk dan limbah kemasan dari pemerintah dan pembayar pajak kepada produsen dan konsumen. Empat instrumen kebijakan dan contoh masing-masing adalah sebagai berikut:
Sistem Pengembalian Dana atau Deposit: sistem pengembalian dana deposit dapat mendorong penggunaan kembali, tapi paling tidak mereka memberikan insentif moneter ke konsumen untuk mengembalikan produk, dan infrastruktur untuk pengumpulan dan daur ulang.
Target Pajak Produk: Pajak atas produk mempengaruhi pilihan bahan yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah eko pajak yang ditargetkan dipungut di Belgia berhasil mengurangi konsumsi bahan PVC.
Pembuangan Biaya Tingkat Lanjut: Biaya ini dirancang untuk mempengaruhi pilihan bahan yang digunakan, dan dapat menghasilkan dana besar yang dapat saja digunakan oleh pemerintah untuk proyek lingkungan hidup. Biaya ini kadangkadang dikembalikan ke konsumen, tetapi umumnya konsumen tidak menyadari adanya biaya tersebut.
Perjanjian secara sukarela yang didukung oleh peraturan: perjanjian pemimpin industri ini digunakan untuk menghapuskan bahan yang tidak diinginkan, mendorong desain untuk dapat di daur ulang atau memastikan penggunaan kembali atau daur ulang yang sangat tinggi.
Penulis:
Sutiono Gunadi – Pemerhati masalah lingkungan, dapat dihubungi melalui sutiono2000@yahoo.com atau redaksi@biskom.web.id
tulisan diatas hanya berlaku untuk perusahaan dan pemda, bagaimana masyarakat melakukannya dengan teori prosedural yang tidak sampai ke akarnya ini.???