Industri kreatif disebut-sebut sebagai industri unggulan yang mampu menopang perekonomian bangsa dalam memasuki era globalisasi. Juga, diyakini sebagai kekuatan baru dalam menciptakan produktivitas yang mampu bersaing dengan produk asing, karena dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia), Indonesia sudah mampu menciptakan karya-karya yang luar biasa.
KETUA Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Sidik Motik, tengah berusaha mendorong pengusaha pribumi untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang mampu bersaing dalam kancah pasar nasional maupun global.
“Potensi industri kreatif cukup besar, namun disayangkan masih kurang disentuh oleh pemerintah. Kami sebagai organisasi tidak bisa jalan sendiri mengembangkan itu, diperlukan support dan keberpihakan pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk mendukung industri lokal,” ujar lulusan Maryland University, Amerika Serikat ini.
Memiliki latar belakang sebagai pengusaha, pengajar dan pengalaman di berbagai kepengurusan organisasi, ibu dari dua anak berkelahiran Jakarta 17 Juli 1961 ini berkeyakinan bila industri kreatif dikembangkan dengan baik akan meningkatkan peran pengusaha pribumi yang sebagian besar berskala Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Oleh sebab itu bersama HIPPI, organisasi yang dinaunginya, ia berusaha menjalankan fungsinya sebagai wadah kesatuan berhimpunnya Pengusaha Pribumi, Warga Negara Indonesia guna memperoleh Informasi, Konsultasi, dan Advokasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seluruh kegiatan perekonomian secara Nasional maupun Global dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan sinergi potensi ekonomi nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Caranya adalah dengan melaksanakan apa yang sudah menjadi tujuan, visi dan misi dari organisasi yang berlandaskan kerja Lima Pro, yaitu, Proreformasi, Profesional, Proaktif, Progresif dan Produktif,” ujar Suryani.
Berikut petikan wawancara BISKOM dengan Suryani Sidik Motik yang selalu sempat menulis buku dan blog di sela kesibukannya memimpin perusahaan.
Dalam menghadapi 2013, apa saja yang akan dilakukan guna meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha pribumi ?
Meningkatkan peran pengusaha pribumi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban untuk membangun perekonomian bangsa ini guna terciptanya ketahanan nasional dan perekonomian nasional yang sehat, kuat dan dinamis. Beberapa hal bisa kami lakukan antara lain, membina dan mengembangkan kemampuan para anggota, baik kualitas maupun kuantitas.
Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam arti yang seluas-luasnya seperti KADIN, Himpunan-Himpunan, Asosiasi-Asosiasi organisasi ekonomi di Indonesia dan luar negeri termasuk bekerjasama dengan Perusahaan Swasta, Nasional, Besar/Menengah/Kecil, Koperasi, BUMN/BUMD, Lembaga Pendidikan, serta Lembaga Riset dan Teknologi. Juga membantu dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah yang bersifat menunjang peningkatan dan pengembangan usaha para anggota.
Bagaimana Anda melihat peluang industri kreatif di tanah air berbasiskan teknologi informasi (TI)?
Peluangnya luar biasa. Saat ini saja, banyak SDM kita terutama anak-anak muda yang mempunyai kemampuan di bidang TI dalam men-design software yang handal. Buktinya, bisa ditelusuri dan di data dari banyaknya SDM kita yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di bidang TI seperti Microsoft, Facebook, Intel dan berbagai perusahaan animasi dunia lainnya. Namun, pemerintah kita kurang memberi dan menghargai SDM kita sendiri sehingga industri kreatif di bidang TI tersendat. Padahal bila didukung dan dikembangkan hasil karyanya tentu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di tanah air yang saat ini lebih banyak memakai sistem dan design dari luar yang sebenarnya belum tentu cocok dengan kondisi kita, serta dengan biaya yang sangat mahal.
Lalu, apa yang perlu dilakukan agar industri kreatif di bidang TI bisa maju?
Pemerintah perlu mendorong dan merangsang dengan mengutamakan dan memberikan prioritas kepada perusahaan-perusahaan atau SDM bangsa sendiri agar mereka dapat memperoleh kesempatan memberikan hasil terbaik serta membuktikan bahwa mereka bisa disetarakan bahkan melebihi design atau system yang ditawarkan oleh bangsa lain. Langkah awal pemerintah dengan menginstruksikan kepada BUMN, BUMD dan segenap kantor pemerintah untuk memakai dan melindungi produk TI bangsa sendiri yang tentunya sudah proven kehandalannya.
Dari HIPPI sendiri, sejauhmana menumbuhkembangkan industri kreatif dan merangsang tumbuhnya pengusaha baru?
Industri kreatif merupakan salah satu prioritas untuk diangkat, saat ini kami sedang membuat terobosan dengan membentuk lembaga keuangan modal ventura. Dimana lima tahun kedepan diharapkan bisa menciptakan 600 wirausaha baru, dan meningkatkan kemampuan managerial maupun khusus bagi anggota. Rencananya tahun ini sudah running dengan menyiapkan anggaran dana minimal sebesar Rp. 20 Miliar, tapi mudah-mudahan bisa mencapai Rp. 100 Miliar.
Pendanaannya sendiri didapatkan darimana?
Kami sudah mendapatkan komitmen dan dukungan dari senior-senior HIPPI yang telah menjadi pengusaha besar. Yang terpenting, kita running dahulu dan bisa survive tahun ini. Selanjutnya bila ini berjalan tentunya dengan sendirinya akan menarik yang lain untuk melibatkan diri membantu. Selain itu, ada juga beberapa yang juga sudah di-approve, misalnya dananya BUMN yang dialokasikan untuk Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) bisa kita kelola.
Akan seperti apa model bisnisnya?
Berbeda dengan bank, modal ventura ini tidak menetapkan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Dengan model ventura ini kita juga melakukan pendampingan kepada anggota yang mempunyai potensi untuk dikembangan usahanya. Jadi tidak hanya berupa modal uang yang kita berikan tetapi dari sisi managemen juga dibantu.
Bagaimana Anda melihat dukungan pemerintah terhadap pengusaha pribumi dalam pengembangkan bisnisnya?
Pemerintah belum memiliki blue print yang jelas untuk pengusaha pribumi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengusaha pribumi mempunyai kelemahan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia untuk keuangan, produksi (termasuk kemasan, teknis produksi, peningkatan mutu, jumlah dan lain-lain) serta pemasaran (menembus pasar modern, regional, international). Kelemahan tersebut tidak dituntaskan dengan seksama, baik dari segi peraturan, pelaksanaan di lapangan, dan perbaikan atau dukungan pemerintah yang nyata.
Kami menginginkan nantinya pemerintah bisa fokus pada empat hal. Pertama, sumber pendanaan bagi pengusaha dengan tidak hanya memberdayakan lembaga keuangan yang ada dan menata dunia perbankan saja, tetapi mulai memaksimalkan dukungan seperti subsidi bunga untuk industri tertentu. Kedua, sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas memadai serta siap bersaing dengan negara international. Ketiga, melakukan pemetaan industri yang mempunyai nilai tambah bagi pengusaha pribumi. Karena Indonesia luas, maka sebaiknya dibagi berdasarkan provinsi, sehingga pembeli manapun akan tahu jelas, kalau untuk industri x datangnya ke provinsi 1, industri yang datangnya ke provinsi 2 dan seterusnya. Dan keempat, pemberian insentif pajak bagi pengusaha pribumi yang dapat memberikan nilai tambah, karena bukan sebagai industri yang konsumtif tapi yang produktif.
Apa harapan Anda kedepannya bersama dengan HIPPI?
Saya ingin model ventura ini bisa jalan dan melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang mampu bersaing secara global. Karena kedepannya, persaingan bukan masalah pribumi dan non pribumi lagi tetapi dengan dunia luar. Apalagi ASEAN Community 2015 semakin dekat akan memunculkan persaingan dengan Malaysia, Singapura dan Bangkok. Inilah saatnya, kita bersama-sama bersatu menghadapi globalisasi dengan kekuatan industri yang kita punya. Selain itu, saya ingin HIPPI menjadi organisasi profesional yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan menjadi solusi bagi anggota dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul. •ANDRI
