SESUAI amanat Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyiapkan Daftar Inventarisasi Produk Dalam Negeri yang akan digunakan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Daftar Inventarisasi tersebut adalah daftar produk dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).
Daftar Inventarisasi ini harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada segenap instansi Pemerintah dengan berbagai cara, baik melalui cetak fisik buku, website resmi Kemenperin maupun sosialisasi langsung kepada pengguna.
Salah satu strategi dan upaya dalam rangka menyebarluaskan kemampuan industri dalam negeri yang terdapat dalam daftar inventarisasi tersebut sekaligus mengoptimalkan penggunaan produk dan kemampuan industri dalam negeri adalah melalui promosi secara berkala.
Berkaitan dengan kegiatan promosi tersebut, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian kembali mengadaan pameran Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 2014 untuk ke 5 kalinya.
Memilih tema “Karya Indonesia”, acara ini dilaksanakan di Grand City Convention & Exhibition Surabaya, Jawa Timur. Diharapkan pemilihan kota ini sebagai tuan rumah dapat mewakili kekuatan dan kemampuan industri dalam negeri.
Pameran P3DN yang dilaksanakan selama lima hari, 30 April hingga 4 Mei 2014, diikuti sebanyak 150 peserta dari berbagai daerah. Peserta berasal dari berbagai bidang industri mulai dari Pertanian, Kesehatan, Kontruksi, Transportasi, Pertambangan, Pendidikan, Telekomunikasi hingga Teknologi Informasi (TI).
Saat membuka pameran secara resmi, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kemenperin, Harjanto mengatakan (30/4), “Dengan potensi Anggaran Belanja Negara tahun 2014 sebesar Rp.1.843 triliun dan Capex (Capital Expenditure) BUMN diatas Rp.1000 trilyun, dapat kita bayangkan betapa besarnya efek pergerakan ekonomi yang tercipta jika pengadaan barang/ jasa yang dibiayai oleh APBN/ APBD mengutamakan produk-produk industri dalam negeri.”
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jendral Basis Industri Manufaktur Kemenperin, Setio Hartono menambahkan, “Tidak ada unsur pemaksaan sedikitpun dalam proses pengadaan barang/jasa, yang ada adalah lahirnya kesadaran komunal bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama untuk membuat aktifitas ekonomi riil di dalam negeri terus tumbuh dan bergerak karena adanya pengakuan.”
Selama pameran berlangsung, juga diselenggarakan Bisnis Forum pada 30 April 2014 dengan mengangkat dua topik utama, yaitu pertama Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpihak pada Pengembangan Industri Nasional, dan kedua Kesiapan Industri Dalam Negeri dalam Memenuhi Kebutuhaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan Bisnis Forum ini menghadirkan perwakilan dari Tim Nasional P3DN, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Pemasaran dan P3DN dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
Pada 2 Mei 2014 mendatang juga diadakan Focus Group Discussion yang membahas tentang Monitoring dan Evaluasi Implementasi P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan narasumber Deputi PIP Bidang Ekonomi selaku Ketua Pokja Monev dan Penyelesaian Masalah Timnas P3DN. Dalam rangkaian acara yang sama juga diketengahkan topik Pengembangan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berpihak pada Penggunaan Produk Nasional, dengan narasumber Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP selaku Ketua Pokja Kebijakan Timnas P3DN.
Dalam pameran P3DN “Karya Indonesia” 2014, BISKOM terlibat sebagai media partner.•
Berita terkait:
