Pemerintah mengaku bisa menghemat anggaran karena penggunaan teknologi informai (TI). Bukan soal efisiensi semata, lebih dari itu juga sebagai salah satu senjata menangkal korupsi, seperti dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 17/2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
DALAM Instruksi Presiden No. 17/2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi disebutkan 75% pengadaan barang/jasa instansi pemerintah pusat harus melalui lelang elektronik atau e-Procurement (e-Proc). Sedangkan di tingkat pemerintah daerah sebanyak 40% dari total paket lelang.
Karenanya pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sudah beralih dari sistem konvensional ke sistem elektronik. Sistem digital atau elektronik ini sudah terbukti menghasilkan efisiensi anggaran. Sudah banyak kementerian atau pemerintah daerah yang menunjukkan hasilnya.
Namun begitu masih juga ada daerah yang belum memanfaatkan kelebihan TI ini. Penyebabnya bisa dari faktor sumber daya manusia atau kebijakan pemerintah daerah setempat atau bahkan dari kepala instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.
Hingga saat ini, perkembangan sistem pengadaan di Indonesia sangat menggembirakan. Tercatat sudah terbentuk 595 Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di 34 provinsi seluruh Indonesia. Sebanyak 313 ribu pelaku usaha, yang didominasi oleh pengusaha kecil, terlibat aktif dalam 231 ribu paket yang sudah dilelangkan dengan nilai Rp.416 triliun dan efisiensi sekira 44 triliun.
Berbagai berita keberhasilan aparat pemerintah menghemat anggaran dengan memanfaatkan TI satu persatu mengemuka setelah mengaplikasikannya. Berikut beberapa paparan penghematan yang sudah dilakukan.
Pemprov Jabar Hemat Ratusan Miliar
Beruntung bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, kepala daerahnya, Gubernur Ahmad Heryawan sangat mendorong kinerja Balai LPSE Jawa Barat. Perencanaan anggaran yang benar dan dukungan dari kinerja LPSE Jawa Barat turut mendukung kinerja pemerintah. Dengan menggelar lelang elektronik atau e-Proc, nyaris setiap tahun Pemprov Jawa Barat bisa melakukan efisiensi anggaran mulai puluhan hingga rausan miliar rupiah.
Hingga kuartal pertama tahun ini saja, LPSE Jawa Barat mencatatkan angka penghematan anggaran pemerintah sebesar Rp. 35,7 miliar lebih atau 8,95 % dari nilai paket yang selesai dilelangkan pada tahun ini. Berdasarkan data Balai LPSE Jawa Barat, jumlah paket yang selesai dilelangkan per 7 Mei 2014 sebanyak 360 paket senilai Rp.399.744.180.950.
Sedangkan total penawaran yang selesai proses lelangnya mencapai Rp.363.959.982.379,45, sehingga menghemat anggaran sebesar Rp.35,784 miliar. Total paket yang masuk melalui LPSE Jawa Barat pada 2014 sebetulnya mencapai Rp.873,143 miliar dengan jumlah paket lelang sebanyak 667 paket.
Bahkan pada kuartal kedua tahun 2013, lelang Pemprov Jawa Barat bisa hemat anggaran hingga Rp.117 miliar. Tercatat hingga Juni 2013, paket lelang semua agensi, mencapai 1.900 paket dengan nilai sebesar Rp.2,1 triliun.
Khusus lelang di lingkungan Pemprov Jawa Barat, paket yang dilelangkan sebanyak 160 paket dengan pagu Rp.920 miliar. “Khusus lelang Pemprov Jawa Barat sebesar Rp.920 miliar itu, bisa efisiensi sampai Rp.117 miliar atau 14,85 persen,” jelas Kepala Balai LPSE Jawa Barat, Ika Mardiah, kepada BISKOM.
Menurut Ika, proyek yang dilelangkan Pemprov Jawa Barat mayoritas adalah infrastruktur. Di antaranya, jalan, pengelola sumber daya air, dan pembangkit listrik tenaga matahari dan angin yang kecil seperti mikro hidro.
Peserta tender, kata Ika, sebenarnya karena menggunakan LPSE, maka se-Indonesia bisa mengikuti lelang. Namun, penyedia vendor biasanya melihat jarak. Jadi peserta lelang yang ikut masih didominasi daerahnya sendiri.
Investor asing pun, tidak mungkin mengambil proyek kecil. Karena sudah diatur di Perpres, investor asing yang mengikuti tender ada batas minimal proyeknya. “Kalau nggak salah di atas Rp100 miliar pihak luar baru bisa ikut. Kalau ini kan, paket kecil-kecil tidak sampai ratusan miliar,” kata Ika.
Ia mengakui, dari tahun ke tahun LPSE Jawa Barat terus melakukan pembenahan khususnya dalam meningkatkan layanan, karena sudah menerapkan ISO 9001 untuk manajemen mutu. Bahkan sudah menerapkan ISO 270001 2005 untuk sistem keamanan informasi.
Atas prestasi LPSE Jabar ini, membuat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kembali menerima awards dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Heryawan dianggap berhasil dalam memimpin Transformasi Sistem Pengadaan. Apalagi karena komitmennya yang tinggi pada penerapan e-procurement dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dirintis sejak masa awal pemerintahannya tahun 2008 hingga kini memasuki periode kedua masa jabatannya.
Surabaya Hemat Rp. 5 Miliar
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, juga menjadi salah satu kepala daerah yang memanfaatkan kemajuan TI dalam pekerjaannya. Dengan pemanfaatan aplikasi e-government, Pemkot Surabaya mampu menciptakan efisiensi anggaran hingga Rp.5 miliar.
Risma mengaku hanya memasang cukup kata kunci untuk realisasi anggaran yang tidak perlu dalam setiap usulan anggaran dinas-dinas. “Secara otomatis, usulan anggaran yang tidak berbasis kinerja akan ditolak secara sistem. Buktinya, saya bisa hemat Rp 5 miliar di APBD 2014, kan bisa untuk rakyat,” kata Risma (12/4).
Pemanfaatan TI merupakan hal mutlak bagi Risma. Sebab dia mengaku tidak sanggup memantau realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari berbagai dinas secara manual dengan mengandalkan kertas. “Waktu saya akan habis hanya untuk mengurusi administrasi, terus kapan saya turun ke masyarakat? Padahal, PNS kan tidak hanya bekerja di balik meja,” ungkapnya.
Selain berfungsi untuk memantau anggaran, aplikasi e-government di lingkungan Pemkot Surabaya juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya, untuk keperluan informasi kenaikan pangkat, gaji berkala, penerimaan pegawai, dan laporan kinerja PNS.
“Semua PNS wajib lapor apa saja yang dilakukan dalam sehari melalui sistem ini, termasuk sopir saya,” ujar Risma. Pemanfaatan sistem TI ini juga sudah mengantongi sertifikat ISO/IEC 27001:2005, atau sistem manajemen keamanan informasi yang diakui secara internasional.
Atas prestasinya, Risma juga meraih e-Procurement Award terkait bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dari LKPP di Jakarta 20 November 2013. Risma dinilai berhasil mentransformasi sistem lelang dengan menggunakan TI.
“Surabaya bisa dibilang sebagai pelopor karena jadi kota yang pertama menerapkan sistem lelang elektronik saat itu,” terang Risma. Ia mengatakan sistem lelang secara online dirasa lebih efisien. Untuk kompetisi penawaran, pemkot mampu menghemat anggaran belanja 20-30% dari efisiensi lelang.
“Sedangkan dari segi penggunaan kertas, sedikitnya 80% biaya pengadaan kertas dapat dihemat dengan sistem ini,” ungkapnya. Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyatakan, dengan diberlakukannya e-procurement, maka secara otomatis juga menutup kesempatan terjadinya KKN.
Pusat Hemat Rp.55 Triliun
Di tingkat pusat, tender elektronik bisa menghemat anggaran hingga Rp 55 triliun setiap tahunnya. Tender elektronik yang mulai digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diklaim punya beberapa keuntungan, salah satunya dipercaya bisa menekan anggaran yang biasanya keluar saat proses tender konvensional berlangsung. Tender elektronik juga bisa menekan harga yang diajukan tiap-tiap perserta tender. Hal ini pun tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati pemerintah dengan para peserta.
Kepala LKPP, Agus Rahardjo mengungkapkan, dengan harga yang lebih murah dari pasaran, maka asumsinya ada penghematan yang luar biasa jika sistem tender elektronik ini terus dilakukan. Misalnya saja jika diukur dari nilai tender pemerintah yang mencapai Rp.500 triliun setiap tahunnya, di mana nilai tender bisa dipangkas hingga 11%. Jika dihitung-hitung maka penghematan yang dilakukan bisa mencapai Rp.55 triliun setiap tahunnya. “Coba bayangkan, uang sebesar itu bisa untuk bangun berapa bandara di Indonesia?” seloroh Agus.
Tender elektronik rencanya akan terus digagas LKPP untuk berbagai pengadaan barang, mulai dari otomotif, obat-obatan, hingga pengadaan jasa internet yang bekerjasama dengan 27 Internet Service Provider (ISP). Tender seperti ini mewajibkan para peserta tender untuk memasukan nilai penawaran pada e-Katalog.lkpp.go.id. yang bisa diakses dari situs LKPP. Dengan demikian, proses tender dinilai lebih adil dan transparan.
LKPP terus mendorong agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak.
Agus Rahardjo mengungkapkan, dari struktur APBN tahun 2013 sebesar Rp1.680 triliun, setidaknya 40% APBN Indonesia terfokus pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Bila anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional, maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan makin meningkat.
Jambi Hemat Rp. 8 Miliar
Sepanjang tahun 2013, sebanyak 176 paket pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkab Sarolangun Provinsi Jambi dilelangkan melalui LPSE hingga Pemerintah Kabupaten Sarolangun menghemat anggaran mencapai Rp.8 miliar atau sekitar 2% dari total paket lelang.
Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Sarolangun, Kholidi mengatakan, ratusan paket pengadaan tersebut tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Sarolangun, mulai dari pengumuman rencana umum pengadaan (RUP), proses pelelangan sampai dengan pengumuman penyedia terpilih.
“Pada tahun 2013 lalu kami berhasil melakukan proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik sebanyak 176 paket. Dari anggaran yang tersedia, kita bisa memiliki sisa sebesar Rp. 8 miliar atau sebesar 2%,” kata Kholidi.
Dijelaskannya, jika ditotalkan anggaran yang berhasil dilelangkan secara elektronik tersebut sebesar Rp. 141 miliar dari pagu anggaran 150 miliar, dengan demikian memiliki sisa tender sebesar Rp.8 miliar, dan jika dipersentasekan tender secara elektronik atau e-procurement sebesar 98%.
Sleman Hemat Rp.29,4 Miliar
Pengeluaran APBD Sleman mampu ditekan hingga Rp.29,4 miliar dengan menggunakan LPSE. Namun layanan barang dan jasa secara online ini masih mengalami kendala pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi.
Kepala Bagian Humas Setda Sleman, Endah Sri Widiastuti mengatakan, dengan LPSE penghematan sangat terasa pada pengadaan kertas. Sebab metode LPSE tidak banyak membuat dokumen secara fisik. Selain itu, kecurangan-kecurangan bisa diminimalisir karena tidak ada pertemuan secara langsung antara panitia dan penyedia barang atau jasa.
Pada tahun 2012 lalu jumlah paket lelang e-procurement Sleman mencapai 303 paket terdiri dari 297 paket pekerjaan dengan nilai Rp.237 miliar. Paket lelang pekerjaan yang tidak melaui e-procurement pada tahun 2012 adalah 119 paket pekerjaan senilai Rp.28,9 miliar.
Seperti yang dialami pula Provinsi Bangka Belitung (Babel). Meski Babel bisa menghemat anggaran sampai belasan bahkan puluhan miliar rupiah, namun Kepala LPSE Babel, Ellyana mengakui, masih ada pejabat yang belum memahami fungsi LPSE dan unit layanan pengadaan (ULP) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Babel.
Penghematan ini adalah sebuah nilai yang tidak bisa disebut kecil. Terlebih ditambah dengan manfaat besar lainnya yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat. •IWA
