Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menggodok skema kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) akan bekerja dari rumah atau tidak perlu datang ke kantor tersebut.
Kebijakan ini akan diberlakukan bagi 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 Januari 2020 guna menerapkan konsep kantor cerdas.
Menanggapi isu tersebut dikabarkan belum ada satupun penyedia jasa internet (PSI) yang akan melakukan ekspansi bisnis ke perumahan. Mereka masih berkonsentrasi menyediakan layanan internet di kantor kementerian dan lembaga.
“Masalah penyediaan internet di rumah kami belum ada, kalau itu terjadi kita akan coba ekspansi ke setiap rumah, nanti kita akan kerjasama dengan provider lain,” kata Muhamad Pandu Alam, General Manager (GM) Sales PT Fiber Network Indonesia kepada Majalah Biskom di sela-sela ‘Seminar IoT and Cyber Security Strategy 2020’ di Jakarta belum lama ini.
Walaupun demikian, Fiber Network Indonesia mengaku telah bekerjasama dengan salah satu provider di Indonesia untuk menjangkau pelanggan di Tanah Air. Langkah ini dilakukan lantaran infrastruktur yang digelarnya baru sampai Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Namun, Pandu tidak mau layanan internet yang disediakan sama dengan layanan internet yang dipasok oleh salahsatu pemain di perumahan.
Karena, layanan internet yang ditawarkan dedicated atau simetris yakni kecepatan pengunduhan suatu dokumen dan kecepatan pengunggahan dokumen sama.
“Layanan rumah juga tidak ada SLA (Service Level Agreement) atau tidak ada jaminan kalau gangguan berapa lama dan estimasi perbaikannya berapa lama,” jelasnya.
Fiber Network mengklaim SLA yang diberikan sebesar 99,95% setiap bulan. Artinya, selama 30 hari hanya dapat mengalami ganggaun selama 3,6 jam.
Layanan internet yang diberikan Fiber Network terbagi dua yakni Fiber Optic (FO) dan Internet Wireless. Layanan FO diklaim tidak isu ketika terjadi cuaca buruk yang berbeda dengan Internet Wireless.
Mahdi, GM Fiber Network Cabang Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan (Jaksel) menambahkan penanganan gangguan yang dilakukannya tidak memakai sistem ticketing seperti salah satu provider lain.
Penanganan ini dipantau setiap 10 menit, sehingga pelanggan tahu persoalannya. “Kami ingin menginformasikan secara cepat dengan dukungan pribadi,” jelasnya.
Layanan internet khusus juga bisa ditawarkannnya kepada pelanggan perusahaan. Langkah ini diberikan dengan menggunakan kabel khusus darinya ke pelanggannya.
Keputusan Berlapis
Pandu meneruskan selama ini sektor pemerintahan telah dilayaninya seperti pengadilan agama, dan pengadilan tinggi. Langkah ini dapat dicapai lantaran perusahaannya telah masuk katalog elektronik.
“Kebutuhan mereka tinggi, terakhur saya melayanu pengadilan tinggi di Palangkaraya, Kalimantan Selatan. Kita juga ekspansi ke beberapa pengadilan tinggi di Sumatera,” ujarnya.
Kementerian dan lembaga pemerintahan juga disasar Fiber Network, salah satu yang sudah dimasuki adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Namun, ini mengalami tantangan pengambilan keputusannya berjenjang tidak seperti di pengadilan agama dan pengadilan tinggi.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga tidak lepas dari incaran Fiber Network. Sampai sekarang perusahaan ini baru melayani Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Untuk sektor bisnis telah diraih perhotelan dan sekolah, perhotelan berlokasi di luar Pulau Jawa yakni Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.
Dari sektor ini kebutuhan berbeda diminta oleh sektor perhotelan lantaran sektor ini beroperasi 24 jam tanpa henti, akses poin, sampai aplikasi. “Pernah kita ditelepon jam 2 pagi untuk trouble shooting,” tandasnya.
Tahun depan Fiber Network akan membidik pasar yang sama dengan 2019 terutama pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi (PT). Saat ini perusahaan rintisan Ruang Guru juga telah memakai layanannya. (moc)
