Jakarta, BISKOM – DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (05/10/2020). Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate hal itu membawa perubahan penting dalam sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos di Indonesia, terutama dalam percepatan transformasi digital, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Torehan sejarah dan memberikan perubahan sangat signifikan bagi sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos. Undang-Undang Cipta Kerja sangat mendukung Program Transformasi Digital Nasional, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri telekomunikasi dan penyiaran serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatannya untuk kepentingan nasional,” ujar Johnny dalam Konferensi Pers Virtual tentang Kontribusi Legislasi Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran terhadap Transformasi Digital, Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru, dan Pertumbuhan Ekonomi Digital dari Aula Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (06/10/2020).
Setidaknya terdapat tiga hal fundamental di bidang telekomunikasi dan penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni, pertama, Undang-Undang Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi bidang Penyiaran yang telah belasan tahun tidak terealisasi.
“Dengan terealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu Analog Switch Off (ASO), Indonesia dapat segera mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam pemanfaatan digital dividend spektrum frekuensi radio di pita 700MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan penanganan kebencanaan, serta kepentingan Digitalisasi Nasional,” jelasnya.
Kedua, berkaitan dengan pembahasan dan pemikiran terkait migrasi TV analog yang telah berlangsung sejak tahun 2004. Menurut Menkominfo, pembentukan Tim Nasional Migrasi TV Digital dan standar Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVBT) juga telah dilakukan pada tahun 2007, namun terus kandas karena gagalnya kehadiran legislasi berupa Undang-Undang di bidang penyiaran.
Hal fundamental ketiga yakni memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital. Bahkan, menurut Johnny dapat mencegah inefisiensi pemanfaatan sumberdaya terbatas seperti spektrum frekuensi dan infrastruktur pasif.
“Fakta bahwa infrastruktur itu dibangun oleh masing-masing pelaku Industri selain telah menyebabkan biaya tinggi juga telah berdampak pada pembangunan tata kota, sehingga tampak seperti tidak ada kordinasi satu sama lain. Padahal dengan pendekatan infrastruktur sharing bahkan frekuensi sharing maka Industri dapat melakukan efisiensi optimal. Dengan kekuatan ini selayaknya industri Telekomunikasi dalam negeri dapat mampu bersiang dengan gobal player termasuk over the top (OTT),” ungkapnya.
Johnny menegaskan sitematika Undang-Undang Cipta Kerja juga mencegah dampak dibukanya network sharing ini dengan menetapkan tarif batas atas dan batas bawah. Norma itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar tercipta persaingan usaha yang sehat pada sektor telekomunikasi.
Menkominfo meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja dipahami secara utuh dan selalu menghindari hanya memahami dari satu sisi parsial belaka. Bahkan menurutnya diperlukan sikap cerdas penuh komitmen karena Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
”Kami tentu berharap melihat keseluruhan secara holistik Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi kita. Hindarkan diri atau jauhilah melihat undang-undang kita kerja ini hanya dari satu atau subkomponen saja,” pintanya.
Dalam kesempatan ini pula, Johnny juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada kerja sama semua pihak. “Apresiasi dan penghargaan disampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI, khususnya Badan Legislasi, dan Panitia Kerja DPR RI, serta Tim Pemerintah yang secara bahu-membahu, detail, konseptual, teliti, korektif dan cerdas, komprehensif, penuh komitmen dalam menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. (red)
