Jakarta, Biskom – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan sebagai bangsa yang besar dengan penduduk sekitar 270 juta orang, maka kemandirian akan vaksin sangat diperlukan. Menteri Bambang juga mengatakan bahwa akan sangat berisiko apabila kita hanya bergantung pada vaksin yang didatangkan dari luar negeri.

“Kita harus mempunyai kemampuan tidak hanya diproduksi, tapi juga ditahap penelitian dan pengembangan. Setelah dilakukan identifikasi, saat ini ada 6 institusi yang mengembangkan vaksin Covid-19. Suatu hal yang luar biasa dimana ini menunjukkan kepedulian para peneliti, dosen untuk mencari solusi Covid-19,” jelas Menristek/Kepala BRIN pada dialog “ Update KPCPEN: Prinsip Keamanan Vaksin Covid-19” di Gedung Graha BNPB, Selasa, (27/10).

“Kemungkinan yang paling cepat adalah yang dikembangkan Lembaga Eijkman, prosesnya di bulan Oktober ini sedang disiapkan uji pada hewan. Diharapkan dapat selesai dan semoga hasilnya memuaskan pada akhir tahun. Setelah itu bibit vaksin yang teruji pada sel hewan tersebut akan diserahkan ke Bio Farma, sebagai pihak yang nantinya melakukan produksi sekala kecil untuk tahap uji klinis 1, 2, dan 3,” ungkap Menteri Bambang.

Pengembangan Vaksin Merah Putih merupakan cerminan dari sinergi triple helix, yaitu kerja sama Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Perguruan Tinggi, dan Industri sebagai upaya bersama mencegah penularan Covid-19 dan memberikan rasa aman nyaman bagi masyarakat. Pada tahap uji klinis Bio Farma bertindak sebagai sponsor pelaksana bersama Litbangkes, sementara BPOM sebagai badan regulator yang mengeluarkan izin edar apabila vaksin nantinya telah selesai uji klinis.

“Uji klinis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa vaksin yang dihasilkan aman. Faktor nomor satu yang harus dipenuhi dalam pembuatan vaksin ini adalah keamanan, dalam pengertian vaksin jangan menimbulkan efek samping atau gangguan kesehatan serius. Jadi intinya kami juga menerapkan kehati-hatian dalam setiap prosesnya,” tegas Menteri Bambang.

Senada dengan Menteri Bambang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa prosedur dari setiap clinical trial harus dipenuhi. Hasil uji klinis yang dilakukan di Bandung, interim report -nya diharapkan pada minggu awal Desember dapat dievaluasi. Sementara untuk pengadaan vaksin “jadi” yang uji klinis-nya dilakukan di negara lain juga diharapkan laporannya sudah masuk bulan Desember.

“Dengan prosedur yang dipatuhi untuk emergency use authorization maka diharapkan BPOM dapat melakukan evaluasi, karena juga akan mendapatkan laporan clinical trial dari negara lain. Jadi beberapa lokasi di luar negeri juga dilihat, sehingga cara pembuatan yang baik, kemudian protokol uji klinis dan utamanya untuk keselamatan, aman, dan efektif. Kalo sudah terpenuhi, seperti arahan Bapak Presiden baru bisa dilakukan imunisasi dengan perencanaan yang matang,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPB Doni Monardo, kembali mengingatkan masyarakat terkait liburan panjang akhir pekan ini untuk tetap menjaga kedisiplinan dan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah peningkatan penularan Covid-19.

“Bapak Presiden pada rapat terbatas pekan lalu mengingatkan, selama vaksin masih dalam proses dan obat belum ditemukan. Maka langkah terbaik adalah patuh terhadap protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sering mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir. Setiap elemen pemerintah dan masyarakat perlu saling mengingatkan dan waspadai cuaca yang kurang menguntungkan akhir-akhir ini,” tutur Doni Monardo. (red)