Jakarta, Biskom – Terjadinya pandemi covid-19 menjadi pendorong untuk melakukan transformasi di berbagai bidang di Indonesia. Demikian dikatakan Menteri PPN/Kepala Bapenas, Suharso Monoarfa, saat menjadi Keynote Speaker webinar ALE GovDay 2020 dengan tema Reshaping Indonesia Connected Government. Kegiatan yang berlangsung pada 10 – 11 November 2020 ini membahas bagaimana peran teknologi di masa pandemi dan langkah-langkah apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah antara lain penyediaan jaringan backbone fiber optik ke seluruh ibukota kabupaten/kota melalui proyek Palapa Ring, pengembangan pusat data nasional, pengembangan jaringan intra-pemerintah, inisiasi penuntasan infrastruktur digital hingga ke pedesaan (program Last Mile), dan lain-lain. Program Last Mile diharapkan selesai pada tahun 2022 dengan menghadirkan sinyal 4G di 12.500 desa yang belum tersentuh layanan sinyal 4G.
Ia mengatakan percepatan digital juga dilakukan di berbagai bidang lain seperti kesehatan, keuangan, lingkungan, dan lain-lain. Di bidang kesehatan misalnya melalui tele-medicine atau pelayanan kesehatan jarak jauh terutama di daerah yang tenaga kesehatannya belum memadai. Di bidang lingkungan, pemanfaatan digital bisa dilakukan untuk melakukan pendataan potensi kebakaran, topografi, dan lain-lain. “Manfaat transformasi digital harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Suharso.
Selain infrastruktur, faktor lain yang juga penting adalah tersedianya SDM digital yang mumpuni. Menurut Ketua Pelaksana Dewan TIK Nasional, Ilham Habibie, pemerintah perlu memfasilitasi kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi. Saat ini, Indonesia masih memerlukan sekitar 9 juta talenta digital demi memenuhi kebutuhan terkait transformasi digital. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas lembaga sertifikasi nasional TIK sebagai sarana percepatan SDM talenta digital di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan National Government Chief Information Officer (NGCIO) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan CIO institusi (lembaga/kementerian).
Digital Tourism
Di hari kedua ALE GovDay 2020 Reshaping Indonesia Connected Government, Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan digital tourism merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan pariwisata Indonesia ke depan. Pengalaman digital menjadi semakin relevan di masa sekarang dimana interaksi secara langsung menjadi terbatas.
“Penguatan akses internet di tujuan wisata menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan digital tourism. Kemenparekraf sedang membuat aplikasi keamanan dan kesehatan terintegrasi yang dapat digunakan wisatawan di tempat wisata untuk mengetahui keadaan di tujuan wisata tersebut,” ujar Angela. Ia menyatakan obyek wisata Labuan Bajo dipilih menjadi pilot project dari aplikasi tersebut. Ia mengatakan Kemenparekraf juga terus mendukung inovasi platform digital pariwisata anak bangsa untuk memperkuat ekosistem pariwisata indonesia.
Pemanfaatan teknologi atau platform digital juga menjadi nilai tambah bagi pelaku bisnis pariwisata di Indonesia. “Dengan menggunakan aplikasi wisata, kita bisa mengetahui apakah obyek wisata yang akan kita datangi aman atau tidak. Informasi tersebut adalah nilai lebih dari aplikasi untuk meningkatkan kunjungan dan pendapatan dari obyek wisata tersebut,” jelas Channel Sales Manager, Alcatel-Lucent Enterprise, Novse Hardiman. Ia juga mengatakan untuk perkembangan pariwisata ke depan diperlukan pengembangan IoT (Internet of Things) karena sangat bermanfaat bagi pengguna jasa terkait misalnya transportasi, kesehatan, dan lain-lain.
E-Government Indonesia Meningkat
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan pemerintah berdasarkan Perpres No. 25 Tahun 2018 mulai menunjukkan hasil yang positif. Hasil survei E-Government Development Index (EDGI) yang dirilis United Nations menunjukkan Indonesia saat ini berada di peringkat 88 atau naik 19 peringkat dibanding tahun 2018.
VP Channel and Territory, Alcatel-Lucent Enterprise, APAC, Damien Delard, mengatakan investasi aplikasi terkait e-government di seluruh dunia mengalami peningkatan sebesar 20%. Ia juga mengatakan pengembangan smart cities juga mengalami peningkatan terutama terkait efisiensi transportasi atau lalu lintas, energi, termasuk data-sharing misalnya untuk layanan kesehatan, pantauan lalu lintas, dan lain-lain. Ia mengatakan investasi di bidang smart cities juga terus meningkat. Laporan IDC menyebutkan bahwa investasi inisiatif smart cities tahun ini mencapai $124 miliar, atau naik 18,9% dibanding tahun sebelumnya.
Alcatel-Lucent Enterprise sebagai penyedia layanan teknologi memiliki berbagai solusi yang bisa membantu menjawab berbagai tantangan terkait transformasi digital di Indonesia. Menteri Bappenas menyatakan salah satu tantangan yang masih dihadapi terkait transformasi digital adalah resistensi masyarakat terhadap perubahan. Selain itu, “Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan teknologi yang tepat untuk mendorong transformasi teknologi. Kondisi ini juga membutuhkan solusi yang unik yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” ujar Dirk Dumortier, Head of Business Development Smart City and Healthcare APAC ALE.
Damien menyatakan tantangan-tantangn tersebut bisa dijembatani dengan solusi dari ALE misalnya melalui citizen relationship management melalui platform Rainbow, yang merupakan platform komunikasi terintegrasi. ALE juga memiliki pengalaman terkait pengembanga smart cities di berbagai kota di dunia. Menariknya, Damien mengatakan bahwa “smart” bukanlah tentang teknologi semata. “Teknologi adalah alat untuk membantu mencapai tujuan-tujuan manusia misalnya untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong mobilitas, meningkatkan kepercayaan, menjadi lebih inlusif, dan membantu kelestarian lingkungan,” ujar Damien. (red)
