BISKOM, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar rapat terkait pelaksanaan program Kementerian Pertahanan (Kemhan) yakni Pendidikan Komponen Cadangan (Komcad). Dalam rapat itu, KSAD turut didampingi Wakil KSAD Letjen TNI Bakti Agus Fadjari.
Andika melakukan rapat itu bersama jajaran Petinggi TNI AD, beberapa Panglima Kodam serta Dankodiklatad Letjen TNI AM Putranto selaku perencana kurikulum pada peserta Komcad terpilih Tagun 2021. Sebanyak 2.500 peserta Komcad sudah terdaftar dengan rencana lama pendidikan tiga bulan dan akan dilakukan di enam Kodam.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Andika Perkasa dalam rapat tersebut menekankan untuk seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan program Komcad merancanakan semuanya dengan baik dan terstruktur. Tujuannya agar anggaran dana yang diberikan untuk program tersebut terserap dengan baik.
“Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kepercayaan, jangan sampai kita kemudian tidak atau mengecewakan yang memberikan kepercayaan dan ini harus dikontrol,” ujar KSAD dalam keterangan video yang diunggah Dispenad, Rabu (14/7).
Untuk menyukseskan program tersebut, Kemhan juga memberikan dukungan anggaran dana dan kendaraan untuk digunakan para pelatih yang akan melaksanakan bimbingan kepada para peserta. Atas hal itu, Dankodiklatad mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
“Terima kasih dan rasa bangga kepada bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Prabowo Subianto. Kami telah menerima 25 unit sepeda motor trail yang akan digunakan untuk mendukung kelancaran tugas dalam menyelenggarakan tugas pendidikan Komponen Cadangan yang saat ini tengah berlangsung terima kasih, salam Bela Negara, Komando,” kata Putranto di video yang sama.
Seperti diketahui, Komcad merupakan sumber daya nasional yang disiapkan dan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama. Komcad pun bersifat sukarela, di mana penggunaan Komcad hanya pada saat mobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR. (Barley)
