BISKOM, Jakarta – Sebagai sebuah konsep yang universal, ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta dapat dijalankan beriringan dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai daerah di Indonesia diyakini akan menjadi pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
“Ekonomi dan keuangan syariah berpotensi besar menjadi sumber pertumbuhan baru yang akan makin memperkuat ketahanan ekonomi wilayah Kaltara,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kaltara di Gedung Aztrada, Jl. Pantai, Pancang, Kec. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Kamis (03/08/2023).
Dengan demikian, Wapres menekankan, kehadiran KDEKS Provinsi Kaltara harus menjadi pendukung utama Pemprov Kaltara dalam upaya menumbuhkembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
“Saya mendapat laporan bahwa Pemprov Kaltara bersama pemangku kepentingan terkait telah menginisiasi sejumlah program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ungkapnya.
Salah satunya, sebut Wapres, program pelatihan Sistem Jaminan Halal bagi UMKM sebagai bentuk komitmen kerja sama percepatan sertifikasi halal antara Pemerintah Provinsi dan BPJPH.
“Kemudian, pendeklarasian Pulau Nunukan dan Sebatik sebagai Pulau Sadar Zakat. Langkah ini patut menjadi titik awal komitmen masyarakat untuk lebih mengembangkan sektor keuangan sosial syariah di Kaltara,” sambungnya.
Selain itu, ungkap Wapres, Wilayah Sebatik juga telah menjadi salah satu lokasi pemberdayaan usaha syariah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang dilakukan di Pondok Pesantren.
“Momentum pengukuhan KDEKS Provinsi Kaltara hendaknya menjadi pemacu semangat, untuk terus menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang dilandasi tuntunan syariah,” pintanya.
Sejalan dengan Wapres, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan bahwa KDEKS Provinsi Kaltara merupakan sebuah tanggung jawab yang tinggi dan amanah yang mulia.
“Saya berharap, kehadiran KDEKS ini dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi syariah di Bumi Benuanta yang kita cintai ini,” ungkapnya.
Lebih jauh, Zainal pun mengharapkan KDEKS dapat terus mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya ekonomi berbasis syariah di Kaltara.
“Mari ciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan menjadi penggerak perekonomian masyarakat,” ajaknya.
Tidak kalah penting, kata Zainal, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan UMKM dalam menghasilkan produk-produk syariah yang lebik baik dan berkualitas juga harus ditingkatkan.
“Saya berharap kepada seluruh Dewan Pengurus KDEKS untuk dapat segera menjalankan peran strategisnya dengan baik dan dapat memberikan manfaat melalui sinergitas antara komite nasional dan daerah,” pungkasnya.
Hadir pada acara ini, Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Wakil Bupati Nunukan Hanafiah, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, jajaran KDEKS Provinsi Kaltara, serta segenap Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara dan Kabupaten Nunukan.
Sementara, Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khsus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (Juenda)
