BIROKRASI yang selama ini dirasakan kompleks dan tidak transparan dianggap menjadi salah satu hambatan negara berpenduduk 250 juta jiwa ini untuk mengalami kemajuan. Diperlukan Reformasi Birokrasi agar transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Hal inilah yang diangkat dalam buku berjudul “Tantangan Berdemokrasi ke Depan: Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik” yang ditulis oleh Penny Kusumastuti Lukito yang sepanjang karirnya menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan, seperti menjabat Senior Development Policy Adviser di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan fungsional Perencana Utama, serta mewakili Bappenas dalam Komisi Nasional Perumusan Agenda Pembangunan Global Pasca 2015.
Dalam peluncurannya, 3 Juni 2014 di Auditorium Musium Nasional, Jakarta, buku ini mengangkat pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai alat ampuh untuk pencegahan berbagai bentuk penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik dan pemborosan sumber daya yang semakin terbatas. Sehingga tujuan penting kepemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan perubahan menuju kemakmuran hidup masyarakat sepenuhnya tercapai.
Menurut Penny, bangsa ini harus belajar dari negara-negara maju seperti Jepang maupun Singapura yang memiliki perangkat institusi birokrasi yang demokratis dan mengedepankan penghargaan terhadap kinerja telah dapat mensejahterahkan rakyat dan memajukan negaranya.
“Pemerintahan yang terbuka dan berpihak pada kepentingan publik akan akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari seluruh komponen masyarakat untuk bersama mencapai keberhasilan dari setiap program pembangunan,” ujar Penny.
Ia juga menyinggung penggunaan teknologi informasi (TI) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keperintahan dengan menggunakan e-Procurement, e-Budgeting dan sebagainya.
Di kesempatan ini, Ketua MPR RI, Sidarto Danusubrato, menyambut baik peluncuran buku yang bisa memberikan masukan kepada pemerintahaan yang akan datang ini. “Reformasi birokrasi akan membangun birokrasi yang melayani. Untuk itu diperlukan orang yang bersih dan professional untuk dijadikan ketauladanan.
Peluncuran buku juga diramaikan dengan acara bedah pemikiran untuk reformasi birokrasi, bertemakan “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Menuju Indonesia Maju: Masukan untuk Pemerintahan yang akan datang. Hadir sebagai pembicara, Lukita D. Tuwo (Wakil Menteri PPN/Bappenas) dan Eko Prasodjo (Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi). Sedangkan pembahasnya adalah Andrinov Chaniago, Fadjroel Rachman, Jaleswari Pramodhawardani dan Penny Lukito, dengan moderator Sukardi Rinangkit. •
