Di tengah sorotan publik yang keras terhadap kinerja pemerintah, DPR RI sebagai lembaga yang menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan Negara, bertekad untuk segera melakukan sejumlah perbaikan yang efisien.
SIAPA tak kenal Marzuki Alie. Dianggap sebagai tokoh kontroversial, Marzuki sebenarnya adalah sosok yang aktif bersosialisasi, pekerja keras dan ramah. Lahir di Palembang, 6 November 1955, perjalanan Marzuki menuju kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrat ternyata cukup panjang. Memulai karirnya sebagai Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan di DKI Jakarta selama kurun waktu tiga tahun (1975-1980), pria ini kemudian ditugaskan ke tanah kelahirannya di Kantor Perbendaraan negara Depkeu Palembang (1979-1980).
Di bidang politik, ayah dari dua orang anak ini sempat menjabat sebagai Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumsel (2003-2004). Keberhasilan Marzuki dalam mendulang suara Partai Demokrat di Provinsi Sumsel, mengantarkannya menjadi Fungsionaris DPP PD (2004-2005) hingga Sekretaris Jenderal DPP PD (2005-2010).
Kerja keras Marzuki bersama Partai Demokrat Provinsi Sumsel dalam memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 lalu membuahkan hasil manis, dimana SBY-Boediono meraih 54,07 persen suara mengalahkan pasangan lainnya. Dari sinilah karir politiknya melaju hingga ia terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2009-2014.
Pengajar di Universitas IGM dan pembicara di berbagai forum-forum akademisi ini rupanya juga menaruh perhatian lebih terhadap perkembangan teknologi informasi (TI). Dirinya pernah dipercaya menjadi Ketua Forum Komunikasi Ahli Komputer BUMN Semen Indonesia (1992-1996). Berkaca dari pengalamannya, Marzuki tak ragu untuk melakukan perombakan kinerja DPR RI kearah yang lebih baik. “Tanpa perbaikan kinerja di lembaga DPR, akan sulit untuk tetap responsif dalam mengakomodir aspirasi masyarakat,” ujar Ketua DPR RI, Marzuki disela kesibukannya di Gedung DPR RI Jakarta kepada BISKOM (30/11/2011).
Perbaikan yang dimaksud antara lain adalah telah dilakukannya pembahasan terhadap 23 Rancangan Undang-Undang (RUU), baik RUU inisiatif DPR maupun dari Pemerintah. Dari 23 RUU tersebut 10 RUU diantaranya telah disetujui menjadi Undang-undang.
Selama tahun 2011, sebutnya, “DPR juga berusaha menjalankan fungsi pengawasan, diantaranya Tim Pengawas Century, Tim Khusus DPR terhadap Penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia, Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh dan Papua, juga ada Tim Pengawas DPR terhadap terhadap sistem pelayanan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.”
Sementara di bidang TI, di bawah kepemimpinannya, DPR RI telah merilis Layanan Informasi Publik, baik melalui SMS maupun website. Bukan itu saja, ia pun memiliki banyak ide bagaimana TI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Apa saja? Simak wawancara kami berikut ini.
Tahun 2011 baru saja berlalu. Apa target DPR RI di tahun 2012 terkait dengan kemajuan TI di Indonesia?
Sebenarnya, kami sudah dari dulu memanfaatkan TI. Melalui website atau SMS, masyarakat bukan hanya dapat menyampaikan inspirasi maupun pengaduan, tetapi juga melihat prosesnya sudah sejauh mana. Ia akan tahu sejauhmana pengaduannya sudah ditindaklanjuti. Semua itu tinggal klik saja. Sebelumnya, web ini tidak berfungsi dengan baik seperti sekarang ini. Tapi begitu masuk ke DPR, saya mulai menata satu persatu dan perbaiki, meski tidak mudah. TI sekarang ini sudah mulai kami gunakan, baik itu dalam bentuk supporting system di Kesekjen-an maupun yang berkaitan dengan keanggotan.
Kalau namanya computer, kerjanya standar, tapi yang namanya pengembangan sistem itu masih mengalami kelemahan. Sewaktu bergabung di perusahaan negara, saya memang basic-nya TI, sehingga saya mencoba agar TI juga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DPR RI.
Kedepan, tentunya, saya berharap semua pegawai di lingkungan DPR-RI mulai dari pucuk pimpinan hingga yang terbawah bisa menggunakan TI secara aktif, sesuai kerja mereka masing-masing.
Jadi, ketika Anda masuk ke DPR, web lah yang dibenahi lebih awal?
Betul, tentunya di samping persoalan lainnya. Yang pertama saya perbaiki adalah fungsi web, sebagai sarana informasi. Kami banyak melakukan perubahan mulai dari konsep hingga penampilan. Dan, web ini juga kami gunakan sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan.
Akhir tahun lalu, kami sudah kita launching web-nya walaupun belum sempurna. Tetapi sistem pengaduan web kami rancang agar sesuai dengan syarat keterbukaan informasi publik, sehingga bisa kami tindaklanjuti apabila ada pengaduan dari masyarakat dan akan terkoneksi ke semua unit-unit di anggota dewan yang tugasnya melakukan pengawasan. Setiap pengaduan atau aspirasi dari seluruh wilayah Indonesia akan direspon oleh masing-masing unit yang ada di DPR ini sehingga tidak perlu lagi surat menyurat seperti cara lama. Jadi, semuanya inline atau terpadu di dalam computer system.
Saat ini, kami juga tengah mengupayakan peningkatan kinerja anggota dewan dengan menggunakan sistem absen pemindai sidik jari (finger print) yang masih dalam proses tender. Memang teknologi yang kami pilih tidak yang terlalu canggih, tapi harus cukup untuk memenuhi fungsinya. Dengan begitu, mereka yang hadir mengikuti sidang, betul-betul datang secara fisik. Informasi mengenai kehadiran anggota DPR juga akan kami terbitkan secara online, agar masyarakat tahu, siapa saja wakilnya yang disiplin maupun tidak disiplin.
Menurut Anda, apakah teknologi finger print cukup efektif untuk menjamin anggota DPR agar lebih disiplin?
Tingkat kedisiplinan anggota DPR memang tergolong memprihatinkan. Karena itu dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi DPR belakangan ini, diambil kesepakatan untuk merealisasikan sistem absen di perusahaan ini ke DPR.
Tentu dengan harapan ada peningkatan tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat. Sistem absen finger print juga merupakan realisasi UU Parlemen dan tata tertib DPR. Kami mengharapkan tender pengadaan peralatan finger print DPR digelar secara transparan.
Makanya yang paling penting adalah kita semua sudah online, sehingga setiap tender bisa transparan. Mengenai finger print, seperti kita ketahui, ini adalah teknologi yang sederhana sehingga harusnya tidak ada perbedaan spesifikasi dan harga yang sangat mencolok. Paling cuma masalah validitas-nya saja yang berbeda-beda.
Jika DPR mulai meningggalkan surat-menyurat dengan kertas, berarti DPR sudah mengarah ke teknologi hijau atau green technology. Apa bentuk dukungan nyata DPR lainnya terhadap teknologi hijau?
Saya rasa memang demikian. Era keterbukaan informasi publik dimana media massa telah melirik website sebagai alternatif media penyampaian informasi yang efektif selain kertas yang tercetak, maka sudah selayaknya pemerintah, termasuk DPR, mengupayakan media yang sama untuk menginformasikan kinerja kami, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum. Itulah sebabnya, kami mengupayakan pembangunan gedung baru DPR RI yang mendukung teknologi hijau. Sayangnya rencana ini harus terhambat karena banyak pihak yang kurag setuju dengan pembangunan gedung baru DPR RI.
Memang konsep teknologi hijau yang ditawarkan di gedung baru DPR RI itu seperti apa kongkritnya?
Kita pastinya sudah mendengar istilah Smart Building atau Gedung Hijau yang memiliki keunggulan dalam hal penghematan pemakaian resource dan energi, sehingga tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan, dan menyediakan kenyamanan dan kesehatan lingkungan bangunan.
Smart Building memanfaatkan TI untuk mengotomatisasi operasional gedung, mendefinisikan rule dan task pada pemakaian energy building agar tercapai penghematan konsumsi energi. Teknologi Smart Building dapat melakukan penghematan pada fase konstruksi dan fase operasional gedung. Hal ini dimungkinkan karena Smart Building berjalan pada satu platform network yang terintegrasi untuk pengontrolan gedung yaitu platform jaringan TCP/IP yang berbasis fiber optic yang terintegrasi baik untuk internet maupun CCTV dan lain sebagainya.
Pengaduan melalui website ataupun SMS mungkin tak akan ada kendala jika diterapkan di Jakarta atau kota-kota besar. Namun di berbagai daerah, sering kita temui adanya permasalahan kesenjangan digital. Untuk menyelesaikan masalah ini, apa langkah strategis yang direncanakan pemerintah?
Anggota DPR itu kan orang politik, makanya diperlukan tenaga ahli agar dia tidak gaptek. Setelah duduk di dewan, saya sudah jarang sekali mengutak atik laptop, karena sudah ada tenaga ahli di bidang itu.
Sebagai orang politik, memang relatif tidak bersentuhan dengan teknologi secara teknis. Tapi, banyak laporan yang cukup dikirim via email saja, tidak perlu berlembar-lembar kertas. Seperti hasil kunjungan ke luar negeri anggota dewan, selalu kami update di web sehingga masyarakat bisa melihat hasilnya. Dan saya rasa mengenai kesenjangan digital adalah tugas kementerian yang bersangkutan, sementara tugas kami adalah membuat regulasi yang membantu mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
Sebelum ada website, apakah pengaduan masyarakat tidak terakomodir dengan baik?
Selama ini pengaduan yang kami terima sedikit, karena gate-nya terlalu banyak sehingga tidak ter-record dengan baik. Melalui sistem informasi, maka aspirasi dapat disampaikan ke satu pintu tetapi melalui berbagai cara. Bisa melalui surat, datang langsung, SMS maupun melalui website.
Kendati demikian, aspirasi tidak akan bermanfaat jika wakil rakyat di DPR tidak merespon dan merealisasi tuntutan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR banyak mendapatkan kritik, namum semua kritik harus dijawab, tidak hanya dalam bentuk argumentasi pembenaran, tetapi dengan langkah-langkah nyata.
Dengan memanfaatkan situs resmi dpr.go.id, DPR akan merespon pengaduan dan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Situs ini, sekaligus digunakan untuk memaparkan agenda DPR, termasuk kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri.
Sistem informasi yang diharapkan oleh masyarakat adalah yang bisa mengakses informasi dengan cepat serta mampu menjembatani proses penyampaian tuntutan atau aspirasi mereka dengan mudah kepada pemerintah.
Terkait layanan informasi publik, hal tersebut merupakan amanat UU KIP dalam rangka memberikan informasi publik sehingga masyarakat dapat melihat secara online prosesnya, tata cara, status permohonan dan dapat segera direspons sesuai amanat UU yang berlaku. Karenanya, kami siap memanfaatkan TI secara tepat demi kesejahteraan bersama.
Tepatnya kemana jika masyarakat ingin melakukan pengaduan atau menyampaikan aspirasi?
Masyarakat dapat mengakses http://pengaduan.dpr.go.id, atau mengirim SMS aspirasi DPR RI ke 08119443344. Sementara untuk pelayanan informasi publik online DPR RI dapat mengakses http://ppid.dpr.go.id.
Bagaimana pendapat Anda mengenai kemajuan TI di Indonesia dari waktu ke waktu? Apakah TI Indonesia sudah cukup ideal? Dan apa saran Anda agar Indonesia bisa maju di bidang TI dibanding negara-negara lain?
Sudah maju tetapi distribusi knowledge-nya masih belum besar. Yang kita ketahui, internet masalah terbesarnya adalah terbatasnya bandwidth dan tidak terjangkau daerah-daerah terpencil atau pedalaman. Makanya kuncinya adalah telekomunikasi. Kalau tidak ada dukungan telekomunikasi, saya yakin tidak bisa berkembang.
Bandwidth di Indonesia masih tergolong mahal karena harus membeli bandwidth International. Untungnya, kalangan penyedia dan pengguna Internet Indonesia cukup kreatif dalam mencari cara mengatasi mahalnya biaya bandwidth internasional, sehingga saya berharap teknologi bisa semakin murah dan terjangkau aksesnya bagi semua masayarakat, khususnya bagi usia sekolah.
Ini semua juga menjadi tugas pemerintah agar internet bisa menjangkau daerah-daerah terpencil seperti internet masuk desa atau program lainnya yang berkenaan dengan melek internet. Sangat penting untuk mendidik masyarakat menguasai TI untuk memajukan daerahnya, misalnya melalui pemasaran online ke seluruh dunia, sehingga kesenjangan informasi antara kota dan desa tidak terlalu jauh. Begitupun dengan dunia bisnis, saya berharap tiap daerah di Indonesia memiliki hasil karya unggulan dengan nilai jual yang tinggi sehingga tiap daerah bisa menopang perekonomiannya sendiri. Saya berharap, Indonesia bisa lebih baik dan maju di awal 2012 ini.
